Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Home Profil Dosen Ilmu Hukum Bustanuddin, SH., LL.M.

Nama:Bustanuddin, SH., LL.M.
NIP:198009062006041003
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Ijin Belajar
Jabatan Fungsional : Lektor
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Tata Negara
Bidang Penelitian : Hukum Pemerintahan Daerah/Hukum Desentralisasi , Perbandingan Hukum Tata Negara , Ilmu Perundang-Undangan , Hukum Pemilu , Hukum Keparlemenan , Hukum Konstitusi
Deskripsi:Lektor Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, Mengajar pada Bagian Hukum Tata Negara

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Universitas Gadjah MadaMagister Ilmu Hukum2012
2.S1Universitas JambiI. Hukum/Hukum Tata Negara2003

NoKodeMatakuliahSemester
1 SIH213 Ilmu Negara Ganjil 2025 / 2026
2 SIH212 Pengantar Hukum Indonesia Ganjil 2025 / 2026
3 HKM451 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Ganjil 2024 / 2025
4 EKH467 Perancangan Perundang-Undangan Genap 2023 / 2024
5 EKH465 Praktik peradilan Mahkamah Konstitusi Genap 2023 / 2024
6 HKB258 Kapita Selekta Hukum Tata Negara Ganjil 2023 / 2024
7 HTN462 Hukum Pemerintahan Desa Ganjil 2023 / 2024
8 HKM441 Hukum Hak Asasi Manusia Genap 2022 / 2023
9 HKM342 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Genap 2022 / 2023
10 HKM334 Ilmu Perundang-Undangan Ganjil 2022 / 2023
11 HKM432 Hukum Kelembagaan Negara Ganjil 2022 / 2023
12 HKM327 Hukum Tata Negara Genap 2021 / 2022
13 HKE113 Hukum dan Hak Asasi Manusia Genap 2020 / 2021
14 HTN465 Perbandingan Hukum Tata Negara Genap 2020 / 2021
15 HUK462 Perancangan Perundang-undangan Genap 2020 / 2021
16 EHK444 Politik Hukum Genap 2020 / 2021
17 EHK443 Sejarah Hukum Genap 2020 / 2021
18 HUK341 Ilmu Perundang-undangan Genap 2020 / 2021
19 HUK325 Hukum Tata Negara Genap 2020 / 2021
20 HUK213 Ilmu Negara Ganjil 2020 / 2021
21 EHK442 Perbandingan Hukum Ganjil 2020 / 2021
22 HUK352 Hukum Acara Peradilan Konstitusi Ganjil 2020 / 2021
23 HUK431 Hukum HAM Ganjil 2020 / 2021
24 HKC206 Perancangan Perundang - undangan Ganjil 2020 / 2021
25 HTN451 Hukum Otonomi Daerah Ganjil 2020 / 2021
26 HKB251 Hukum Pemerintah Daerah Ganjil 2020 / 2021

NoJudulTahun
1.Kajian Terhadap Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia2023
2.Kajian Terhadap Reformulasi Format Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia.2021
3.Implementasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan.2020
4.Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Wilayah Kabupaten Kerinci2019
5.Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Sehat Dan Demokratis.2019
6.Kedudukan Hukum Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Republik Indonesia.2018
7.Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rangka Perlindungan Petani dan Nelayan Tradisional 2018
8.Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Kabupaten Kerinci.2018
9.Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Terhadap Pemakaian Lacak Jambi dalam Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi2017
10.: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Perlindungan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati Provinsi Jambi2017
11.Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintah Dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada Pemerintahan Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun2016
12.Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Permasalahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi2016
13.Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur2015
14.Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Wilayah Persisir 2015
15.Implikasi Penerapan Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Tertentu Terhadap Hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 20152015
16.Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun2015
17.Kecenderungan perilaku Pemilih Propinsi Jambi Menghadapi Pemilu 20142014
18.Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintah Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Kepada Pemerintah Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah2013

NoJudulTahun
1.Meningkatkan Pemahaman Tentang Bahaya Narkotika Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Siswa Di SMP N 12 Tanjung Jabung Timur2023
2.Peningkatan Pemahaman Terkait Wawasan Kebangsaan bagi pelajar di SMPN 12 Tanjung Jabung Timur.2023
3.Meningkatkan Budaya Literasi Media Sosial Untuk Menangkal Radikalisme di Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin2022
4.Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin2022
5.Penyuluhan Hukum Perlindungan Produk Lokal Di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin2022
6.Penguatan Kelembagaan Hutan Adat Dalam Rangka Perhutanan Sosial Di Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo2021
7.Penyuluhan Tentang Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula Di Sma Negeri 4 Kota Sungai Penuh2020
8.Penyuluhan Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.2019
9.Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur2018
10.Sosialisasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Peningkatan Pemahaman Ham Anak Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Kerinci2017
11.Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Rangka Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2015 di Kabupaten Tanjab Barat2015
12.Penyuluhan Tentang Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentnag pembentukan peraturan perundang - undangan di Desa Teluk Mancur Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun2015
13.Penyuluhan Tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.2014
14.Penyuluhan tentang Pancasila sebagai Dasar Ideologi dan Falsafah Bangsa Indonesia di SMPN Semerap Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.2014
15.Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba dan Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkoba di SMPN Semerap Kecamatan Kelilig Danau Kabupaten Kerinci.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 10 Januari 2021
2 KORELASI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 YANG SEHAT DAN DEMOKRATIS Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 03 Desember 2019
3 PEMAHAMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI PEMILIH PEMULA Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 03 Desember 2020
4 URGENSI CONSTITUTIONAL QUESTION PADA MK DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 30 Juni 2022
5 Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan PerundangUndangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 02 November 2024

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI