Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama:Dr. H. Ridham Priskap, S.H., M.H., M.M.
NIP:196012111985031009
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Tata Negara
Bidang Penelitian : Hukum Pemerintahan Daerah/Hukum Desentralisasi
Deskripsi:Lektor di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S3Universitas JambiIlmu Hukum2018
2.S2Universitas BatanghariIlmu Hukum2009
3.S2STIM LPMI JakartaManajemen2003
4.S1Universitas JambiIlmu Hukum1987
5.SMA/ SederajatSMA Negeri 3 Kota JambiIPS1980
6.SMP/ SederajatSMP YKB Kenali Asam Atas1976
7.SD/ SederajatSD Negeri No. 60/II Sungai Bengkal1973

NoKodeMatakuliahSemester
1 EOL157 POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK Ganjil 2024 / 2025
2 PEM156 Mitigasi Korupsi Ganjil 2024 / 2025
3 POL145 KORUPSI DAN POLITIK Genap 2023 / 2024
4 EKH467 Perancangan Perundang-Undangan Genap 2023 / 2024
5 EKH465 Praktik peradilan Mahkamah Konstitusi Genap 2023 / 2024
6 EHK464 Manajemen dan Kepemimpinan Genap 2023 / 2024
7 DIH734 Hukum dan Pelestarian Lingkungan Hidup Ganjil 2023 / 2024
8 HKM342 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Genap 2022 / 2023
9 EPL169 Politik Birokrasi Genap 2022 / 2023
10 HKM441 Hukum Hak Asasi Manusia Genap 2022 / 2023
11 MKN611 Hukum Agraria Ganjil 2022 / 2023
12 MWP315 Hukum Pengawasan dan Sistem Peradilan Administrasi Ganjil 2022 / 2023
13 HKM334 Ilmu Perundang-Undangan Ganjil 2022 / 2023
14 IPL137 Analisa Kekuatan Politik Indonesia Ganjil 2022 / 2023
15 MWP313 Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara Ganjil 2022 / 2023
16 HKM432 Hukum Kelembagaan Negara Ganjil 2022 / 2023
17 HKM327 Hukum Tata Negara Genap 2021 / 2022
18 IPL164 Korupsi dan Politik Genap 2021 / 2022
19 IPL146 Kajian Kepemiluan Genap 2021 / 2022
20 EHK442 Perbandingan Hukum Ganjil 2021 / 2022
21 DIH739 Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Ganjil 2021 / 2022
22 HTN462 Hukum Pemerintahan Desa Genap 2020 / 2021
23 HUK462 Perancangan Perundang-undangan Genap 2020 / 2021
24 MHW210 Hukum Dan Kebijakan Publik Genap 2020 / 2021
25 MHW103 Sejarah Hukum Ganjil 2020 / 2021
26 MWP312 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Ganjil 2020 / 2021
27 HTN451 Hukum Otonomi Daerah Ganjil 2020 / 2021
28 HUK352 Hukum Acara Peradilan Konstitusi Ganjil 2020 / 2021
29 MP3101 Hukum Dan Ilmu Perundang-Undang Ganjil 2020 / 2021
30 HKB256 Politik Hukum Ganjil 2020 / 2021
31 HTN452 Hukum Kelembagaan Negara Ganjil 2020 / 2021
32 HUK341 Ilmu Perundang-undangan Genap 2019 / 2020
33 EHK443 Sejarah Hukum Genap 2019 / 2020
34 MHP411 Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Genap 2019 / 2020
35 IPM164 Korupsi dan Pemerintahan Genap 2019 / 2020
36 HUK325 Hukum Tata Negara Genap 2019 / 2020
37 EHK444 Politik Hukum Genap 2019 / 2020
38 HKB259 HUKUM PEMERINTAHAN DESA Genap 2019 / 2020
39 MHW210 Hukum dan Kebijakan Publik Genap 2019 / 2020
40 HKB130 Hukum Acara Tata Negara Ganjil 2019 / 2020
41 MP3103 Hukum Keuangan Dan Pembendaharaan Negara Ganjil 2019 / 2020
42 IPM155 Kepemimpinan Ganjil 2019 / 2020
43 HUK213 Ilmu Negara Ganjil 2019 / 2020
44 HKB252 Hukum Kelembagaan Daerah Ganjil 2019 / 2020
45 MP3102 Hukum Perencanaan Dan Otonomi Daerah Ganjil 2019 / 2020
46 MHW104 Sosiologi Hukum Ganjil 2019 / 2020
47 HUK212 Pengantar Hukum Indonesia Ganjil 2019 / 2020
48 HUK431 Hukum HAM Ganjil 2019 / 2020

NoJudulTahun
1.Implementasi Kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan Batubara sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi2023
2.Penerapan Pembelajaran berbasis Project-Based Learning pada Mata Kuliah Korupsi dan Pemerintahan: Studi Kasus: Pencegahan Korupsi Dana Desa Melalui peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas di Pemerintahan Desa-Desa di Kecamatan Jambi Luar Kota Kab Muaro Jambi2023
3.Kajian Terhadap Pengaturan Masa Jabatan Presiden Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia2023
4.IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DI PROVINSI JAMBI 2022
5.Kajian Terhadap Reformulasi Format Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia.2021
6.Implementasi Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Model-Model Kepemimpinan Dalam Mata Kuliah Kepemimpinan2021
7.Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Izin Pertambangan Mineral dan Batubara 2020
8.Penyusunan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa 2020
9.PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM UPAYA MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN PANDEMI COVID-192020
10.MODEL PEMANFAATAN HUTAN ADAT BATU KERBAU KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL2019
11.PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MENURUT HUKUM KETENAGAKERJAAN 2019
12.Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah2019

NoJudulTahun
1.BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN WEBSITE DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI DESA LOPAK AUR KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI 2023
2.Peningkatan Pemahaman Terkait Wawasan Kebangsaan bagi pelajar di SMPN 12 Tanjung Jabung Timur.2023
3.PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENERAPAN PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAHAN DESA LOPAK AUR KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI 2022
4.SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PENGETAHUAN PEMERINTAH DESA TENTANG ADMINISTRASI DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 2021
5.Pembuatan Peraturan Aset Desa Untuk Desa Mandiri2020
6.Penyuluhan Tentang Pemahaman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bagi Pemilih Pemula Di Sma Negeri 4 Kota Sungai Penuh2020
7.Penyuluhan Tentang Pemahaman Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.2019

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 Religious Court Challenges in Adjudicating Islamic Economics Disputes Jurnal Internasional Bereputasi 01 November 2016
2 Pengembalian Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenanb terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 29 Juni 2020
3 PEMAHAMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI PEMILIH PEMULA Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 03 Desember 2020
4 Fungsi Dewan Pers dalam Melindungi Kemerdekaan Pers Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 28 Februari 2023
5 ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 22 Juni 2023
6 ANALISIS YURIDIS TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 21 Maret 2021
7 Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 01 Januari 2023
8 ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Februari 2022

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI