Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama: Elly Sudarti, S.H., M.H
NIP:196505231991032004
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Dosen
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Deskripsi:

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Ilmu Hukum/Hukum Pidana2001

  • Hukum Pidana Militer
  • Filsafat Hukum
  • PENGANTAR HUKUM INDONESIA
  • KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA
  • Hukum Pidana
  • Hukum Acara Pidana

NoJudulTahun
1.Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia) 2019
2.Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di POLRES Tanjung Jabung Barat 2019
3.Pertanggubgjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan2018
4.Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasaan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banguasin Sumatera Selatan2018
5.Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl.)2017
6.Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan2017
7.Penegakan Hukum Pasal 92 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan2017
8.Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi2016
9.Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN. Srl) 2016
10.Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2012/PN Mab)2015
11.Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2012/PN Mab)2015
12.Analisis Yuridis Pengaturan Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia2015
13.Penerapan Ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga2013
14.Analisis Pelaku Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 178/PID.B/2011/PN.MBLN)2013
15.Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum PIdana Indonesia2013

NoJudulTahun
1.Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum2019
2.Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kab. Batanghari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa2018
3.Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort POLRES Kabupaten Tanjung Jabung Barat2018
4.PPM Pemberdayaan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2017
5.PPM Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Hukum Acara Pidana Mengantisipasi Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2017
6.Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang KDRT dan Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT di Kabupaten Batanghari2015
7.Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengantisipasi Fenomena Nikah Sirih di Kabupaten Batanghari2015
8.Penyuluhan Hukum Tentang Pemberlakuan Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.2014
9.Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.2014