Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Home Profil Dosen Ilmu Hukum Dr. Sahuri L, S.H., M.Hum.

Nama:Dr. Sahuri L, S.H., M.Hum.
NIP:196306171989021001
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Pidana
Bidang Penelitian : Teori dan Pemikiran Hukum Pidana
Deskripsi:Lektor Kepala di Prodi Ilmu Hukum (Hukum Pidana)

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S3UNIVERSITAS AIRLANGGAILMU HUKUM2003
2.S2UNIVERSITAS AIRLANGGAILMU HUKUM1996
3.S1UNIVERSITAS JAMBIILMU HUKUM1987

NoKodeMatakuliahSemester
1 SIH211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2025 / 2026
2 EHK463 Logika dan Penafsiran Hukum Genap 2023 / 2024
3 EHM456 Hukum Pemberantasan Korupsi Ganjil 2023 / 2024
4 HKM455 Pengantar Filsafat Hukum Ganjil 2023 / 2024
5 HKM456 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Ganjil 2023 / 2024
6 HKM451 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Ganjil 2023 / 2024
7 HKM447 Tindak Pidana Khusus Genap 2022 / 2023
8 HKM341 Hukum Acara Pidana Genap 2022 / 2023
9 HKM437 Tindak Pidana Umum Ganjil 2022 / 2023
10 HKM434 Percobaan, Penyertaan, Perbarengan dalam Tindak Pidana Ganjil 2022 / 2023
11 HKM326 Hukum Pidana Genap 2021 / 2022
12 DIH742 Hukum dan Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi Ganjil 2021 / 2022
13 DIH736 Perkembangan Ilmu Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Ganjil 2021 / 2022
14 HUK211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2021 / 2022
15 HUK464 Pengantar Filsafat Hukum Genap 2020 / 2021
16 MKN626 Teori Hukum Genap 2020 / 2021
17 DIH721 Perbandingan Sistem Hukum Genap 2020 / 2021
18 MHW209 Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang Perkotaan Genap 2020 / 2021
19 HUK468 Logika Dan Penalaran Hukum Genap 2020 / 2021
20 HUK463 Etika dan Tanggung Jawab Profesi Genap 2020 / 2021
21 HUK443 Tindak Pidana Khusus Genap 2020 / 2021
22 HUK344 Hukum Acara Pidana Genap 2020 / 2021
23 HUK324 Hukum Pidana Genap 2020 / 2021
24 HPD464 Hukum Pidana Iptek (Cyber Crime) Genap 2020 / 2021
25 HPD462 Sistem Pemasyarakatan Terpidana Genap 2020 / 2021
26 HKB212 Perbandingan Hukum Pidana Ganjil 2020 / 2021
27 HUK211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2020 / 2021
28 HKB218 Sistem Pemasyarakatan Terpidana Ganjil 2020 / 2021
29 HPD452 Kriminologi Ganjil 2020 / 2021
30 HPD454 Perbandingan Hukum Pidana Ganjil 2020 / 2021
31 HUK433 Tindak Pidana Umum Ganjil 2020 / 2021
32 HUK354 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Ganjil 2020 / 2021
33 MHW101 Teori Hukum Ganjil 2020 / 2021
34 MWP323 Korupsi dan Money Laundering Ganjil 2020 / 2021
35 MWP324 Kebijakan Hukum Pidana Ganjil 2020 / 2021
36 MWP325 Perbandingan Hukum Pidana Ganjil 2020 / 2021
37 DIH713 Pengembangan Teori Hukum Ganjil 2020 / 2021
38 MKN614 Penemuan Hukum dan Politik Hukum Kenotariatan Ganjil 2020 / 2021

NoJudulTahun
1.Urgensi Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Dalam Perspektif Kepastian Hukum2023
2.Perampasan Aset Sebagai Alternatif Pembayaran Pidana Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana2023
3.Pergeseran PertanggungJawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat2023
4.Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum2022
5.Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Berkeadilan2022
6.Pengembangan Pembelajaran Berbasis Kasus Pada Mata Kuliah Tindak Pidana Umum2021
7.Pidana Mati Terhadap Koruptor Dana Bantuan Sosial Yang Dilakukan Saat bencana2021
8.Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan 2020
9.Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 2020
10.Harmonisasi Sistem Pemidanaan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap Menurut Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia 2020
11.Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia) 2019
12.Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di POLRES Tanjung Jabung Barat 2019
13.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia 2019
14.Keadilan Restoratif (Restorative Justice)Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Thailand 2019
15.Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasaan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banguasin Sumatera Selatan2018
16.Pertanggubgjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan2018
17.Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl.)2017
18.Penegakan Hukum Pasal 92 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan2017
19.Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan2017
20.Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi2016
21.Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Wilayah Persisir 2015
22.Analisis Yuridis Pengaturan Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia2015
23.Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum PIdana Indonesia2013
24.Eksistensi Norma Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia2013

NoJudulTahun
1.Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi2023
2.Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Aspek Hukum Bullying Di Kalangan Remaja SMA Negeri 2 Muaro Jambi 2023
3.Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi2023
4.Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa 2022
5.Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan2022
6.Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana Di Kecamatan Maro sebo Kabupaten Muaro Jambi2022
7.Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label Dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi 2021
8.Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi 2020
9.Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum2019
10.Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi2018
11.Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kab. Batanghari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa2018
12.PPM Pemberdayaan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2017
13.PPM Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Hukum Acara Pidana Mengantisipasi Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2017
14.Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang KDRT dan Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT di Kabupaten Batanghari2015
15.Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Dalam Peradilan Pidana Pada Masyarakat Di Kabupaten Batanghari2015
16.Penyuluhan Hukum Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas pada Masyarakat di Desa Mendalo Darat Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi.2014
17.Penyuluhan Hukum Tentang Pemberlakuan Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 Islamic Criminal Law Review on the Duality of Principles of Legality in the Draft of Indonesia Criminal Law Code Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional 02 September 2020
2 Issuance of a Search Warrant for Narcotics Crime in Indonesia Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 27 Maret 2020
3 Utilizing Production Sharing Contracts (PSCs) as a Means for the Protection of Indonesia’s Natural Resources Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 31 Desember 2019
4 Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 02 Desember 2019
5 Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan NegaraKepada Kepala DesaSe Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 02 Desember 2019
6 Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 07 Februari 2020
7 KEBIJAKAN PERBAIKAN NORMA DALAM MENJANGKAU BATASAN MINIMAL UMUR PERKAWINAN Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 April 2020
8 Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 10 Oktober 2020
9 MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Februari 2019
10 PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL) Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 10 Agustus 2018
11 Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 31 Desember 2019
12 Reversed Evidence Urgency in Case Corruption in Indonesia Jurnal Internasional Bereputasi 02 Mei 2018
13 Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 30 Juni 2020
14 Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 31 Desember 2020
15 CORPORATE CRIMINAL LIABILITY ON THE ENVIRONMENTAL CRIME IN INDONESIA Jurnal Internasional Bereputasi 14 April 2021
16 PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 15 April 2021
17 PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 29 April 2021
18 Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 26 April 2021
19 Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 Juni 2021
20 THE LEGAL ACT ON COUNTERFEITING THE COVID-19 VACCINE IN INDONESIAN HEALTH LAW Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 08 September 2021
21 RestoRative Justice as an alteRnative FoR the settlement oF coRRuption cRimes that adveRse state Finances in the peRspective oF the puRpose oF conviction Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 08 Agustus 2021
22 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Umum Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 16 Juni 2022
23 perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Mengandung Klausula Kuasa Mutlak Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 18 Desember 2022
24 Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 12 Desember 2022
25 Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 05 Juni 2023
26 Membangun Kesadaran dan Kataatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 12 Desember 2022
27 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Buku Referensi 01 Juli 2023
28 TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERORANGAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 6 26 Juni 2023
29 Perluasan Alat Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pembuktian Buku Referensi 01 September 2023
30 Politik Kriminal Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 31 Maret 2023
31 Asset Seizure of Money Laundering Crimes Arising from Corruption in the Perspective of Legal Certainty and Justice Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 08 Desember 2023
32 Pengaturan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Dominus Litis Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 09 Januari 2024
33 Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 30 Juni 2022
34 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 31 Juli 2023
35 Shift of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Towards Realizing The Welfare of the People Jurnal Internasional Bereputasi 27 Januari 2024
36 Pengaturan Hukum Concursus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 17 April 2024
37 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 02 Agustus 2024
38 The Urgency of Amicus Curiae in Court as a Basis for Judges' Consideration in Making Fair Decisions Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional 10 Oktober 2024
39 Bargaining for Punishment in Corruption Crime: Toward Justice from a Victimology Perspective Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 13 Desember 2024
40 The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 13 Desember 2024
41 ANALISIS YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN DI TENGAH PERKEMBANGAN CORONA VIRUS DESENSE 2019 (COVID 19) Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 07 Juli 2024

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI
1 PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM Hak Cipta 28 November 2022 s/d 28 November 2090 LPPM Universitas Jambi
2 Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Hak Cipta 28 November 2022 s/d 28 November 2090 LPPM Universitas Jambi
3 Penyelesaian Di Luar Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Deferred Prosecution Agreement: Studi Terhadap Nilai Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Hak Cipta 30 Oktober 2024 s/d 30 Oktober 2094 LPPPM Universitas Jambi