Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama: A. Zarkasih, S.H., M.Hum
NIP:196404111994031001
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Dosen
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Deskripsi:Lektor Kepala IV.a di Fakultas Hukum Universitas Jambi, saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Jambi, bidang Ilmu Hukum

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Ilmu Hukum2001

  • Lembaga Kepartaian dan Pemilu
  • Kewarganegaraan
  • Hukum Tata Negara
  • Sistem Politik Indonesia
  • Metode Polling Politik dan Opini Publik
  • Pembangunan Politik
  • Sistem Administrasi Publik
  • Konstitusi dan Kelembagaan Negara
  • Hukum Tata Negara
  • Ilmu Perundang-undangan
  • Politik Hukum
  • Sejarah Hukum

NoJudulTahun
1.PERLINDUNGAN HUKUM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT TERHADAP PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN BUNGO 2019
2.Analisis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik Di Kelurahan Kampung Baruh Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin2019
3.Analisis Pemekaran Daerah Kabupaten Kerinci Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir2019
4.Model pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat adat di Kabupaten Bungo2018
5.PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA2018
6.PERANAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU 2019 2018
7.PERAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA2017
8.PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH2017
9.KESADARAN HUKUM PEMERINTAHAN DESA DALAM MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA LOPAK AUR KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI 2017
10.kedudukan kerapatan adat kabupaten kerinci dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten kerinci (penggalian nilai-nilai adat sebagai salah satu penunjang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)2016
11.Analisis Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika2016
12.Peran Komsi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis2015
13.Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Perizinan Pertambangan Galian C Di Kabupaten Muaro Jambi2013
14.Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi2013
15.Kebijakan Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pendekatan Strategi Partisipatif Masyarakat Dalam Kerangka Otonomi Daerah)2013

NoJudulTahun
1.Pola Kerjasama Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa2019
2.Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari2019
3.PELESTARIAN SILAT ADAT PADA MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI2018
4.SOSIALISASI TENTANG POLA KERJASAMA PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN2018
5.SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI 2017
6.Penyuluhan Hukum tentang Hubungan Fungsional Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20082015
7.Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa dalam Rangka Penguatan dan Penggalian Nilai-nilai Adat Istiadat sebagai Subsistem Pemerintahan Desa di Desa Air Gemuruh Kecamatan Batin III Kabuapten Muaro Bungo Provinsi Jambi2015
8.Meningkatkan Peranserta masyarakat Dalam Pengamanan Fungsi Hutan Dan Lingkungan Di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari2015
9.Penyuluhan Tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.2014
10.Penyuluhan Hukum tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Desa Teluk Kecamatan Pemayung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.2014
11.Penyuluhan Hukum tentang Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.2014