Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama: Andi Najemi, S.H., M.H
NIP:196609091991032002
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Dosen
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Deskripsi:Lektor Kepala, Bidang Keilmuan Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Pidana, Jabatan struktural Ketua Bagian Hukum Pidana

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Hk. Pidana/Hk. dan Sist. Peradilan Pidana2001

  • P3TP DAN GGHM
  • Praktek Peradilan Pidana
  • Viktimologi
  • ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
  • Hukum Pidana
  • Tindak Pidana Khusus
  • Hukum Acara Pidana

NoJudulTahun
1.PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA TUNGKAL2019
2.PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN KOSMETIKA DAN MAKANAN ILEGAL DI KOTA JAMBI 2019
3.PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TERORISME DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM NASIONAL2019
4.Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat2018
5.PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MELAKUKAN PENGAWASAN GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH2018
6.KRIMINALISASI LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA2018
7.IMPLEMENTASI RATIFIKASI AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHINGDALAM PEMBERTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA2018
8.PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNGJABUNG TIMUR2017
9.Deradikalisasi Sebagai Model Program Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia2017
10.Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Melayu Kabupaten Batang Hari dalam Perspektif Retorative Justice2017
11.Analisis Nilai-Nilai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Pengaturan tentang Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal2016
12.Penegakan Hukum Terhadap Pasal 85 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur2016
13.Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Peraturan daerah kabupaten Mujaro Jambi Dalam Upaya Pembentukan Produk Hukum Daerah Yang Baik2015
14.Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tampa Izin (PETI)2015
15.Upaya Penanggulangan Perambahan Hutan Dikawasan Hutan Tahura Senami Sultan Taha Saipudin Kabupaten Batanghari2015
16.Eksistensi Norma Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia2013
17.Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu dan Angkutan Jalan Di kota Jambi2013

NoJudulTahun
1.SOSIALISASI TERHADAP PELAJAR TENTANG BAHAYA PENYEBARAN PORNOGRAFI DALAM BENTUK INFORMASI ELEKTRONIK DALAM UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK .2019
2.Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Remaja Menjadi Korban Kekerasan Seksual (Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Di Kabupaten Sarolangun2018
3.SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAJAR DI KABUPATEN MUARO JAMBI2018
4.SOSIALISASI TENTANG HAK-HAK ANAKKORBAN KEKERASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002  TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 2017
5.Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang-undang No. 31 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Desa Aro Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari2015
6.Peran Sekolah Dalam Menyegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Di Kab. Muaro Jambi2015
7.Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Pemenuhan Hak Anak Akan Identitas di Kabupaten Batanghari2015
8.Mekanisme Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Pencegahan Perselisihan Pasca Pemilihan Kepala Desa2015
9.Peran Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Di Kabupaten Batanghari2015
10.Peran Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.2014
11.Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.2014