Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama:Dr. Arfa'I, S.H., M.H
NIP:198110162006041003
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Tata Negara , Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bidang Penelitian : Hukum Pemerintahan Daerah/Hukum Desentralisasi , Ilmu Perundang-Undangan , Hukum Konstitusi , Hukum dan HAM Indonesia
Deskripsi:saya adalah dosen fakultas Hukum Universitas Jambi, bidang kepakaran Hukum Tata Negara, jabatan funsional Lektor Kepala

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S3Universitas SriwijayaIlmu Hukum2021
2.S2universitas jambiMagister Ilmu Hukum/Prodi Ilmu Hukum2010
3.S1universitas jambiilmu hukum2004

NoKodeMatakuliahSemester
1 SIH213 Ilmu Negara Ganjil 2025 / 2026
2 SIH212 Pengantar Hukum Indonesia Ganjil 2025 / 2026
3 SIH211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2025 / 2026
4 DIH714 Politik Pembangunan Hukum Nasional Ganjil 2025 / 2026
5 HKM455 Pengantar Filsafat Hukum Ganjil 2025 / 2026
6 PEM426 Pemerintahan Nasional Genap 2024 / 2025
7 HTN466 Negara Hukum dan Demokrasi Genap 2023 / 2024
8 EKH467 Perancangan Perundang-Undangan Genap 2023 / 2024
9 EKH465 Praktik peradilan Mahkamah Konstitusi Genap 2023 / 2024
10 POL142 NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL Genap 2023 / 2024
11 POL125 KAJIAN DEMOKRASI Genap 2023 / 2024
12 POL435 PEMIKIRAN POLITIK INDONESIA Ganjil 2023 / 2024
13 MWP311 Perundang-Undangan dan Omnibus Law Ganjil 2023 / 2024
14 HUK213 Ilmu Negara Ganjil 2023 / 2024
15 HTN463 Sejarah Ketatanegaraan Ganjil 2023 / 2024
16 PEM332 Pemerintahan Daerah Ganjil 2023 / 2024
17 PEM135 Studi Konstitusi dan Lembaga Negara Ganjil 2023 / 2024
18 DIH711 Filsafat Ilmu Ganjil 2023 / 2024
19 POL119 Hukum Tata Negara Ganjil 2023 / 2024
20 EPL167 Politik Desentralisasi Genap 2022 / 2023
21 IPL144 Komunikasi Politik Genap 2022 / 2023
22 HKM441 Hukum Hak Asasi Manusia Genap 2022 / 2023
23 HKM342 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Genap 2022 / 2023
24 PEM128 Perbandingan Pemerintahan Genap 2022 / 2023
25 JSP166 PENGANTAR ILMUPOLITIK Ganjil 2022 / 2023
26 FIS461 Metode Penelitian Kualitatif Ganjil 2022 / 2023
27 HKM334 Ilmu Perundang-Undangan Ganjil 2022 / 2023
28 MHW105 Politik Hukum Ganjil 2022 / 2023
29 HKM432 Hukum Kelembagaan Negara Ganjil 2022 / 2023
30 PEM218 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan Ganjil 2022 / 2023
31 MP3101 Hukum Dan Ilmu Perundang-Undang Ganjil 2022 / 2023
32 HTN462 Hukum Pemerintahan Desa Genap 2021 / 2022
33 MHW208 Hukum dan Hak Asasi Manusia Genap 2021 / 2022
34 MHW209 Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang Perkotaan Genap 2021 / 2022
35 HUK341 Ilmu Perundang-undangan Genap 2021 / 2022
36 EHK443 Sejarah Hukum Genap 2021 / 2022
37 EHK444 Politik Hukum Genap 2021 / 2022
38 HUK462 Perancangan Perundang-undangan Genap 2021 / 2022
39 IPM145 Masyarakat Sipil Genap 2021 / 2022
40 IPM146 Pemerintahan Daerah Genap 2021 / 2022
41 HKM327 Hukum Tata Negara Genap 2021 / 2022
42 IPL126 Hukum Tata Negara Genap 2021 / 2022
43 EPT165 Studi Penyelenggaraan Pemilu Genap 2021 / 2022
44 EPT162 Pemasaran Politik Genap 2021 / 2022
45 MWP314 Hukum dan Perkembangan Konstitusi Negara Modern Ganjil 2021 / 2022
46 IPL137 Analisa Kekuatan Politik Indonesia Ganjil 2021 / 2022
47 HUK431 Hukum HAM Ganjil 2021 / 2022
48 HTN455 Kapita Selekta Hukum Tata Negara Ganjil 2021 / 2022
49 HTN453 Hukum Pertahanan dan Keamanan Ganjil 2021 / 2022
50 EHK442 Perbandingan Hukum Ganjil 2021 / 2022
51 HUK352 Hukum Acara Peradilan Konstitusi Ganjil 2021 / 2022

NoJudulTahun
1.Implementasi Kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan Batubara sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi2023
2.EVALUASI KEBIJAKAN TATAKELOLA ANGKUTAN BATU BARA DI PROVINSI JAMBI2023
3.Penerapan Pembelajaran berbasis Project-Based Learning pada Mata Kuliah Komunikasi Politik: Studi Kasus: Model Komunikasi yang Dilakukan Anggota DPRD Kota Jambi Dalam Memanifestasikan Kebijakan Rensponsif Gender2023
4.Analisisi Tanggung Jawab Gubernur Dalam Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Desa Berdasarkan peraturan perundang-undangan2022
5.Penerapan Pembelajaran Berbasis Case Method pada Mata Kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengoptimalkan hasil belajar Mahasiswa2021
6.Strategi Pembinaan Kompetensi Mahasiswa Guna Mempersingkat Masa Tunggu Lulusan Mendapatkan Pekerjaan (Study Prodi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Jambi) 2021
7.Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa Rimbo Pusako Batang Terab di Desa Jelutih Kabupaten Batanghari2021
8.STRATEGI PENGAWASAN SIARAN TELEVISI LOKAL DI PROVINSI JAMBI OLEH KOMISI PENYIARAN DAERAH PROVINSI JAMBI 2017
9.Pengawasan Terhadap Izin Merubah Bangunan Pada Perumahan Yang Dibangun Oleh Pengembang Di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Bangunan2016
10.Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap UUD 19452015
11.Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Desa Melalui Peraturan Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari2015
12.Peran Komsi Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis2015
13.Analisis Tingkat Pemahaman Camat Tentang Pembentukan Prodduk Hukum Desa Di Kabupaten Batang hari2013
14.Implikasi Yuridis Prinsip National Treatment Dalam Trips-WTO Terhadap Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia2013

NoJudulTahun
1.PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA DI DESA TELUK KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI2023
2.Pelatihan Pembentukan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Desa Dan BPD Se-Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022
3.Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Bagi Mahasiswa Sebagai Motor Generasi Muda dalam Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Politik di Lingkup Universitas Jambi 2021
4.Penyuluhan Hukum tentang Hubungan Fungsional Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20082015
5.Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jeluteh Kec. Batin XXXIV Kab. Batanghari2015
6.Penyuluhan Hukum tentang Peran Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Olak Rambahan Kecamatan Pemayung dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 REGULASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN DESA RIMBO PUSAKO BATANG TERAB DESA JELUTIH Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 Juni 2023
2 PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA SEBAGAI MOTOR GENERASI MUDA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 03 Desember 2021
3 ANALISIS PENGATURAN KEWENANGAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 22 Juni 2023
4 PERANAN DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 31 Oktober 2022
5 ANALISIS PERPU SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 2022 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 31 Oktober 2022
6 ANALISIS KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENGATURAN DES Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 31 Oktober 2022
7 NEGARA HUKUM PANCASILA Buku Referensi 09 April 2022
8 AKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM TAHAPAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Buku selain Buku Referensi dan Monograf 09 November 2022
9 The Evaluation of the Coal Transportation Governance Policies in Jambi Province Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional 24 Oktober 2024
10 The Evaluation of the Coal Transportation Governance Policies in Jambi Province Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 19 April 2024

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI