Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama:Rahayu Repindowaty Harahap, S.H., LL.M.
NIP:198108172006042003
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Ijin Belajar
Jabatan Fungsional : Lektor
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Lingkungan , Hukum Internasional
Bidang Penelitian : Hukum Lingkungan Internasional , Hukum Kemanusiaan Internasional , Hukum Laut Internasional , Hukum Perjanjian Internasional
Deskripsi:Dosen Fakultas Hukum berpangkat Lektor di Bagian Hukum Internasional

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Universitas Gadjah MadaIlmu Hukum2010
2.S1Universitas JambiIlmu Hukum2003

NoKodeMatakuliahSemester
1 SIH213 Ilmu Negara Ganjil 2025 / 2026
2 EKH468 Praktik Peradilan Internasional Genap 2024 / 2025
3 HKM332 Hukum Agraria Ganjil 2023 / 2024
4 HKM445 Hukum Sumber Daya Alam Genap 2022 / 2023
5 HKM441 Hukum Hak Asasi Manusia Genap 2022 / 2023
6 HKM323 Hukum Internasional Genap 2022 / 2023
7 HKM435 Hukum Lingkungan Internasional Ganjil 2022 / 2023
8 HKM433 Hukum Laut Internasional Ganjil 2022 / 2023
9 HKM431 Hukum Ketenagakerjaan Ganjil 2022 / 2023
10 HKM324 Hukum Lingkungan Genap 2021 / 2022
11 HKM321 Hukum Administrasi Negara Genap 2021 / 2022
12 HUK452 Hukum Pajak dan Retribusi Ganjil 2021 / 2022
13 EHK452 Hukum Kesehatan Genap 2020 / 2021
14 HAN462 Hukum Administrasi dan Keuangan Desa Genap 2020 / 2021
15 HIN464 Hukum Perjanjian Internasional Genap 2020 / 2021
16 HUK351 Hukum Acara Peradilan TUN Genap 2020 / 2021
17 HUK444 Hukum Laut Internasional Genap 2020 / 2021
18 HUK342 Hukum Pemerintahan Daerah Genap 2020 / 2021
19 HUK321 Hukum Administrasi Negara Genap 2020 / 2021
20 HUK213 Ilmu Negara Ganjil 2020 / 2021
21 HKB267 Hukum Lingkungan Internasional Ganjil 2020 / 2021
22 HUK454 Hukum Perdagangan Internasional Ganjil 2020 / 2021
23 HUK453 Hukum Sumber Daya Alam Ganjil 2020 / 2021
24 HUK435 Hukum Ketenagakerjaan Ganjil 2020 / 2021
25 HUK432 Hukum Lingkungan Ganjil 2020 / 2021
26 HUK431 Hukum HAM Ganjil 2020 / 2021
27 HUK333 Hukum Internasional Ganjil 2020 / 2021
28 HIN455 Hukum Lingkungan Internasional Ganjil 2020 / 2021
29 HAN451 Teknik Perundang-undangan Ganjil 2020 / 2021
30 HKB208 Teknik Perundang-undangan Ganjil 2020 / 2021

NoJudulTahun
1.OPTIMALISASI ZONA INTEGRITAS DAN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI UNIVERSITAS JAMBI2023
2.POLITIK HUKUM SISTEM REKRUTMEN POLITIK YANG IDEAL BERDASARKAN UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT (UDHR) DAN NILAI PANCASILA2023
3.URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPON SYSTEMS DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL2022
4.HAK POLITIK MASYARAKAT DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS DAN NEGARA DEMOKRASI PANCASILA2022
5.Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Di Propinsi Jambi Masa Pandemi Covid 192021
6.Peran Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Di Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan UNCLOS 19822021
7.PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IJIN (PETI) DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY2021
8.Implikasi Yuridis Asas gender dan non-diskriminatif Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Terhadap Penguatan Hak Informed Consent Bagi Perempuan2020
9.Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia2020
10.Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Rivised Kyoto Convention 19992019
11.Rekonstruksi Hubungan Hukum Dokter-Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/20152018
12.Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari No. 08 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok2017
13.Pengaturan Hukum Tentang Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Ditinjau Dari Konvensi Basel 19892017
14.Perlindungan Hukum Terhadap Spesies Langka Di Indonesia Ditinjau dari Convention On International Trade In Endangered Species (CITES)2016
15.Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintah Dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun Kepada Pemerintahan Desa Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun2016
16.Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Menurut Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of hazardous Wastes And Their Disposal2015
17.Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sarolangun2015
18.Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Berorientasi Case Study Untuk Siswa SMP2015
19.Implementasi Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia2013
20.Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafikking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara2013

NoJudulTahun
1.MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA TERKAIT PEMANFATAN ASET2023
2.SOSIALISASI PERPRES NO.7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2022 - 2024 DI PROVINSI JAMBI2022
3.Sosialisasi dan Diskusi Publik Gerakan Anti Politik Uang di Pilkada Serentak 2020 Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20162020
4.Pendidikan Pemilih Pemula Di Pemilu 2019 Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu2019
5.Sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh2018
6.Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun2017
7.Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun2017
8.Penyuluhan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Pasar Singkut Kabupaten Sarolangun2015
9.Pemberdayaan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dan Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 19602015
10.Penyuluhan Tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.2014
11.Peningkatan Pemahaman Perempuan tentang Hak-Hak Korban dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 Facility Security Measure at Ujung Jabung Port: A Review in Terms of The International Ship and Port Facility Security Code Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 10 Desember 2020
2 Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 30 Oktober 2020
3 POLITIK DAN PEMERINTAHAN DI RANAH LOKAL Book Chapter Nasional 24 September 2018
4 perempuan dan gerakan anti politik uang di pilkada2020 Koran/Majalah Populer/Majalah Umum 17 Juni 2020
5 PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAMBI Koran/Majalah Populer/Majalah Umum 09 September 2019
6 Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999 Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 25 Desember 2019
7 Kekerasan Seksual Sebagai Taktik Perang Kongo: Antara Impunitas Hukum Nasional dan Pemberlakuan Statuta Roma Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 12 Oktober 2021
8 Kearifan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Mediasi Di Masa Pandemi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 3 03 April 2024
9 PERAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 02 Oktober 2024
10 POLITIK HUKUM SISTEM REKRUTMEN POLITIK YANG IDEAL BERDASARKAN UDHR & NILAI PANCASILA Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 30 Juni 2024

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI
1 PENYELESAIAN SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PROPINSI JAMBI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Hak Cipta 02 Desember 2021 s/d 02 Desember 2084 1. Dr. Yetniwati, S.H.MH. 2. Dr. Muskibah, S.H.M.HUM 3. RAHAYU REPINDOWATY HARAHAP S.H., M.H