Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama: Latifah Amir, S.H., M.H
NIP:196310301989022002
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Dosen
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Deskripsi:Lektor Kepala 700 Pada Prodi Ilmu Hukum

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Ilmu Hukum2004

  • Hukum Tentang Milik Negara
  • Perancangan Perundang - undangan
  • PRAKTEK PERADILAN TUN
  • Hukum Administrasi Negara
  • Hukum Administrasi Negara
  • Hukum Agraria
  • Hukum Acara Peradilan TUN
  • Hukum Pemerintahan Daerah

NoJudulTahun
1.TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKU ANAK DALAM YANG MENGEMIS DI KOTA JAMBI. 2019
2.PENGAKUAN HAK HIDUP BAGI JANIN: Suatu Upaya Pencegahan Terjadinya Fetus Euthanasia 2019
3.EKSISTENSI HAK MEMUNGUT HASIL HUTAN SEBAGAI HAK ATAS TANAH YANG BERSIFAT TETAP DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL 2019
4.PENGUATAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2019
5.Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Green City 2018
6.Perlindungan Hukum Eksistensi Tanaman Obat dan Tanaman Berkhasiat obat Masyarakat Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi2018
7.TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN KOTA MUHAMAD SABKI UNTUK MENINGKATKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KOTA JAMBI2017
8.Tindakan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagai Penguatan Otonomi Daerah2016
9.Kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam bidang pertanahan menurut undang undang jabatan notaris2016
10.Penegakan Hukum Administrasi Di Bidang Perizinan Lingkungan2015
11.Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat Menjadi Pajak Daerah Perkotaan Dan Perdesaan Penguatan Otonomi Daerah 2015
12.Perbandingan Pengaturan Informed Consent Di Indonesia dan Di Amerika Serikat (Studi Perbandingan Sistem Hukum Nasional dan Sistem Hukum Anglo Saxon)2013
13.Eksistensi Keputusan Majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara2013

NoJudulTahun
1.Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembentukan BUMD di Kabupaten Tebo2019
2.Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tebo2019
3.Sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh2018
4.Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Kabupaten Muaro Jambi2018
5.Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa2017
6.Penyuluhan Hukum Tentang Akta Kelahiran Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Anak Di Kabupaten Muaro Jambi2017
7.Penyuluhan Hukum Tentang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Batanghari2015
8.Penyuluhan Hukum Tentang Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Batanghari2015
9.Penyuluhan Hukum tentang Fungsi Asas Transparansi dalam Pengurusan Sertifikat Tanah di Kabupaten Muaro Jambi.2014