Profil Dosen

Nama

Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.

NIP

197106061998031001

Status Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil

Status Kerja

Tenaga Pendidik (Dosen)

Status Keaktifan

Aktif

Jabatan Fungsional

Guru Besar

Tugas Tambahan

Rektor Rektorat

Rumpun Kepakaran

Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum

Bidang Kepakaran

Hukum Administrasi Negara , Hukum Lingkungan

Bidang Penelitian

Hukum Kepegawaian , Hukum Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Peradilan Administrasi Negara , Perbandingan Hukum Administrasi Negara

Deskripsi

Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bidang Kajian Utama Hukum Hukum Administrasi Negara.

No	Jenjang	Pergururan Tinggi	Program Studi	Tahun Lulus
1.	S3	Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum	2011
2.	S2	Universitas Padjadjaran	Ilmu Hukum	2008
3.	S1	Universitas Jambi	Ilmu Hukum	1995
4.	SMA/ Sederajat	Dharma Bhakti 3 Jambi	IPS	1990
5.	SMP/ Sederajat	Yayasan Jambi IX Lurah	-	1987
6.	SD/ Sederajat	SD Negeri III Campang Tiga	-	1984

No	Kode	Matakuliah	Semester
1	EOL156	Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Ganjil 2024 / 2025
2	HUK212	Pengantar Hukum Indonesia	Ganjil 2024 / 2025
3	EKH464	Praktik Peradilan Tata Usaha Negara	Genap 2023 / 2024
4	HKM345	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	Genap 2023 / 2024
5	EKH467	Perancangan Perundang-Undangan	Genap 2023 / 2024
6	MWP311	Perundang-Undangan dan Omnibus Law	Ganjil 2023 / 2024
7	HKM456	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	Ganjil 2023 / 2024
8	HKM454	Hukum Tata Ruang	Ganjil 2023 / 2024
9	PEM139	Kebijakan Sektor Publik	Ganjil 2023 / 2024
10	MWP313	Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara	Ganjil 2023 / 2024
11	HUK211	Pengantar Ilmu Hukum	Ganjil 2023 / 2024
12	HKM452	Hukum Pajak dan Retribusi	Ganjil 2023 / 2024
13	DIH739	Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hukum	Ganjil 2023 / 2024
14	HAN461	Hukum Perizinan	Genap 2022 / 2023
15	EPL166	Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam	Genap 2022 / 2023
16	HKM445	Hukum Sumber Daya Alam	Genap 2022 / 2023
17	DIH714	Politik Pembangunan Hukum Nasional	Ganjil 2022 / 2023
18	HKM332	Hukum Agraria	Ganjil 2022 / 2023
19	HAN452	Hukum Keuangan Negara/Daerah	Ganjil 2022 / 2023
20	TEL151	HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN	Ganjil 2022 / 2023
21	EHK476	ETIKA DAN HUKUM LINGKUNGAN	Ganjil 2022 / 2023
22	MHW210	Hukum Dan Kebijakan Publik	Genap 2021 / 2022
23	HAN463	Hukum Pertambangan	Genap 2021 / 2022
24	HKM324	Hukum Lingkungan	Genap 2021 / 2022
25	HUK462	Perancangan Perundang-undangan	Genap 2021 / 2022
26	HKM321	Hukum Administrasi Negara	Genap 2021 / 2022
27	IPL163	Politik Agraria	Genap 2021 / 2022
28	MKN711	Hukum Pajak	Ganjil 2021 / 2022
29	DIH734	Hukum dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Ganjil 2021 / 2022
30	MWP314	Hukum dan Perkembangan Konstitusi Negara Modern	Ganjil 2021 / 2022
31	HAN453	Hukum Aparatur Sipil Negara	Ganjil 2021 / 2022
32	FIS118	Pengantar Ilmu Politik	Ganjil 2021 / 2022
33	HKB106	Hukum Administrasi Negara	Ganjil 2021 / 2022
34	HUK467	Praktik Peradilan TUN	Ganjil 2021 / 2022
35	MHW209	Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang Perkotaan	Genap 2020 / 2021
36	IPL146	Kajian Kepemiluan	Genap 2020 / 2021
37	HKB117	Hukum Pajak	Genap 2020 / 2021
38	HAN464	Hukum Kehutanan	Genap 2020 / 2021
39	DIH722	Metode Penelitian dan Penulisan Disertasi Hukum	Genap 2020 / 2021
40	MKN626	Teori Hukum	Genap 2020 / 2021
41	HKB112	Hukum Lingkungan	Genap 2020 / 2021
42	HAN454	Hukum Administrasi Pemerintahan	Ganjil 2020 / 2021
43	MHW102	Filsafat Hukum	Ganjil 2020 / 2021
44	MWP315	Hukum Pengawasan dan Sistem Peradilan Administrasi	Ganjil 2020 / 2021
45	HKB115	Hukum Acara PERATUN	Ganjil 2020 / 2021
46	HUK453	Hukum Sumber Daya Alam	Ganjil 2020 / 2021
47	MP3101	Hukum Dan Ilmu Perundang-Undang	Ganjil 2020 / 2021
48	IPM139	Politik Agraria	Ganjil 2020 / 2021
49	HUK321	Hukum Administrasi Negara	Genap 2019 / 2020
50	HUK351	Hukum Acara Peradilan TUN	Genap 2019 / 2020
51	HKB205	K.S Hukum Administrasi Negara	Genap 2019 / 2020
52	MHP414	Hukum Perizinan dan Tata Ruang	Genap 2019 / 2020
53	MKN622	Metode Penelitian dan Penulisan Tesis	Genap 2019 / 2020
54	DHB722	Reformasi Birokrasi dan Good Government	Genap 2019 / 2020
55	EPN167	Politik Kebijakan	Genap 2019 / 2020
56	IPL145	Politik Identitas dan Multikultularisme	Genap 2019 / 2020
57	HUK342	Hukum Pemerintahan Daerah	Genap 2019 / 2020
58	EHK443	Sejarah Hukum	Genap 2019 / 2020
59	MHW207	Metode Penelitian Hukum	Genap 2019 / 2020
60	MIL507	Standarisasi dan Instrumen Kualitas Lingkungan	Genap 2019 / 2020
61	DHB723	Hukum Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan	Genap 2019 / 2020
62	IPM144	Kebijakan Pembangunan	Genap 2019 / 2020
63	IPL129	Sosiologi Politik	Genap 2019 / 2020
64	HUK432	Hukum Lingkungan	Ganjil 2019 / 2020
65	MP3104	Hukum Dan Konstitusi	Ganjil 2019 / 2020
66	DIH711	Filsafat Ilmu	Ganjil 2019 / 2020
67	IPL158	Perilaku Politik	Ganjil 2019 / 2020
68	IPM134	Teori Kebijakan Publik	Ganjil 2019 / 2020
69	MHW102	Filsafat Hukum	Ganjil 2019 / 2020
70	HKB209	Hukum Tata Ruang	Ganjil 2019 / 2020
71	MKN614	Penemuan Hukum dan Politik Hukum Kenotariatan	Ganjil 2019 / 2020
72	DIH715	Politik Pembangunan Hukum Nasional	Ganjil 2019 / 2020
73	IPL153	Perbandingan Politik	Ganjil 2019 / 2020
74	MHW101	Teori Hukum	Ganjil 2019 / 2020

No	Judul	Tahun
1.	MENGGAGAS UNDANG-UNDANG SISTEM PERIZINAN INVESTASI TERPADU DI INDONESIA: ALTERNATIF PERBAIKAN UU CIPTA KERJA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020	2023
2.	Pecah Kongsi dalam Kepemilikan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual	2022
3.	Kedudukan dan Kontribusi Kearifan Lokal Melalui Hutan Adat Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Ekosistem Hutan	2022
4.	KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN DAN PENCEGAHAN KERUSAKAN HUTAN	2021
5.	Penerapan Asas Strict Liability dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi	2020
6.	PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA	2020
7.	Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas Negara:Studi Perbandingan Indonesia Thailand	2020
8.	Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Penanggulangan Covid 19	2020
9.	MODEL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI PROVINSI JAMBI)	2019
10.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGEMBANGAN TAMAN DI KOTA JAMBI	2019
11.	Pengembangan Hukum Pengaturan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Masyarakat Hukum Adat	2019
12.	IMPLIKASI HUKUM PASAL 5 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERHADAP PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2019
13.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN ADAT DALAM MEWUJUDKAN HAK KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI JAMBI	2018
14.	PENERAPAN PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAHAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	2018
15.	Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	2018
16.	Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	2018
17.	Perlindungan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Jambi dan Thailand	2018
18.	IMPLEMENTASI RATIFIKASI AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHINGDALAM PEMBERTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA	2018
19.	: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Perlindungan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati Provinsi Jambi	2017
20.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memperniagakan Tanaman Dan Satwa Yang Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kota Jambi	2017
21.	Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Terhadap Pemakaian Lacak Jambi dalam Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi	2017
22.	Perlindungan Hukum Terhadap Spesies Langka Di Indonesia Ditinjau dari Convention On International Trade In Endangered Species (CITES)	2016
23.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Illegal Logging	2016
24.	Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Perizinan Minyak Dan Gas Bumi	2015
25.	Pengaturan Hak Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia	2015
26.	Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi	2013
27.	Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perizinan Toko Modern ?Gerai Waralaba? Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2013
28.	Kebijakan Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pendekatan Strategi Partisipatif Masyarakat Dalam Kerangka Otonomi Daerah)	2013

No	Judul	Tahun
1.	PENCEGAHAN PERBUATAN BULLYING DI KALANGAN SISWA SMP NEGERI 21 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	2023
2.	OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	2023
3.	Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	2022
4.	Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah (Studi Identifikasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)	2022
5.	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin	2022
6.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	2021
7.	Penguatan Kelembagaan Hutan Adat Dalam Rangka Perhutanan Sosial Di Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo	2021
8.	PERLINDUNGAN LUBUK LARANGAN DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA BARU PELEPAT KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO	2021
9.	Sosialisasi Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Sarolangun	2020
10.	Penyuluhan Hukum Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di SMA N 4 Sungai Penuh	2020
11.	Sosialisasi Tindak Pidana Bullying Oleh Anak di Lingkungan Sekolah	2019
12.	SOSIALISASI VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNGGUL DALAM BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI KALANGAN PELAJAR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	2019
13.	Sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh	2018
14.	Penyuluhan Hukum Tentang Hukum Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi	2017
15.	Penyuluan Hukum Tentang Fungsi Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi	2017
16.	Sosialisasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Pencegahan Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Kerinci	2017
17.	Penyuluhan Hukum tentang Visi Misi Hukum Sumber Daya Alam bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi	2015
18.	Penyuluhan Hukum tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi	2015
19.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Suban Kecamatan Tungkal Ulu dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Taman Raja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	2014
20.	Peran Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	2014

No	Judul	Jenis	Tanggal Trebit
1	Perlindungan Korban melalui Kompensasi dalam peradilan Pidana anak	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	01 September 2020
2	Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	01 April 2020
3	Documenting Legal Protection of Indigenous Forests in Realizing Indigenous Legal Community Rights in Jambi Province	Jurnal Internasional Bereputasi	16 September 2019
4	The International Conference on ASEAN 2019 Sciendo \| 2019 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110678666	Book Chapter Internasional	12 Maret 2019
5	The Authority of Internal Auditor to Prevent Corruption Committed by Civil Servants and Government Official	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	28 Januari 2019
6	PENYULUHAN HUKUM TENTANG VISI MISI HUKUM SUMBER DAYA ALAM BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN	02 Juli 2019
7	Health Workers' Legal Protection Policy to the Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Containment Measures	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	16 Februari 2021
8	PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA1	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	01 Januari 2021
9	The Implementation of the Strict-Liability Principle to the Perpetrators of Forest and Land Burning	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	10 Desember 2020
10	PENGUJIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PERADILAN ADMINISTRASI	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	09 Maret 2020
11	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4	01 Juni 2020
12	Penyuluhan Hukum Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di SMA N 4 Sungai Penuh	Prosiding Seminar Nasional	07 Januari 2021
13	Documenting Land Combustion and Progressive Law Enforcement in Indonesia	Jurnal Internasional Bereputasi	16 September 2019
14	Legal Protection to Manage Forest Resources Based on Local Wisdom	Jurnal Internasional tidak bereputasi dan tidak juga terindeks pada basisdata internasional	01 September 2020
15	Adjusting the Conservation Values through Common and Traditional Laws to Protect Turtles: The Case Of Enggano Island	Jurnal Internasional tidak bereputasi dan tidak juga terindeks pada basisdata internasional	03 Maret 2020
16	The Competency of Administrative Court in Adjudicating State Financial Losses Report Dispute in Indonesia	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 1	31 Januari 2020
17	The Implementation Of Legal Audit By The Audit Committee: The Case Of One Company	Jurnal Internasional tidak bereputasi dan tidak juga terindeks pada basisdata internasional	01 Januari 2020
18	PERATURAN TATA RUANG DALAM MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA RUMAH IBADAH	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN	01 Februari 2021
19	Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4	31 Agustus 2021
20	Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4	01 Juni 2021
21	Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	01 Oktober 2021
22	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN	03 Juni 2022
23	Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4	01 Juni 2022
24	Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	12 Mei 2023
25	The Implementation Of Legal Audit By The Audit Committee: The Case Of One Company	Jurnal Internasional Bereputasi	31 Januari 2020
26	LEGAL PROTECTION TO MANAGEFOREST RESOURCES BASED ON LOCAL WISDOM	Jurnal Internasional Bereputasi	01 Juni 2020
27	PencegahanPerbuatanBullyingdiKalanganSiswaSMPNegeri21KabupatenTanjungJabungTimur	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5	06 November 2023
28	Local Wisdom in Indonesia: Assessing its Legal Status and Role in Forest Protection	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	31 Juli 2023
29	Return of Damage to the Country in the Use ofWeapons to Create a Good Government	Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional	07 November 2023
30	Why Should the Role of the House of Representatives in Monitoring and Review Local Regulations Be Strengthened?	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 1	08 Mei 2024
31	The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	31 Januari 2024
32	The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank	Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2	31 Januari 2024
33	Local Wisdom in Indonesia: Assesing its legal Status and Role in Forest Protection	Jurnal Internasional Bereputasi	30 November 2023

No	Nama HKI	Jenis HKI	Tanggal Berlaku	Pemegang HKI
1	Karya Tulis (Disertasi)	Hak Cipta	18 Mei 2023 s/d 18 Mei 2093	Akbar Kurnia Putra