Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama:Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.
NIP:197106061998031001
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Tugas Tambahan :
Rektor Rektorat
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Administrasi Negara , Hukum Lingkungan
Bidang Penelitian : Hukum Kepegawaian , Hukum Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Peradilan Administrasi Negara , Perbandingan Hukum Administrasi Negara
Deskripsi:Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi. Bidang Kajian Utama Hukum Hukum Administrasi Negara.

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S3Universitas PadjadjaranIlmu Hukum2011
2.S2Universitas PadjadjaranIlmu Hukum2008
3.S1Universitas JambiIlmu Hukum1995
4.SMA/ SederajatDharma Bhakti 3 JambiIPS1990
5.SMP/ SederajatYayasan Jambi IX Lurah-1987
6.SD/ SederajatSD Negeri III Campang Tiga-1984

NoKodeMatakuliahSemester
1 EOL156 Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam Ganjil 2024 / 2025
2 HKM345 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Genap 2023 / 2024
3 EKH467 Perancangan Perundang-Undangan Genap 2023 / 2024
4 EKH464 Praktik Peradilan Tata Usaha Negara Genap 2023 / 2024
5 MWP313 Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara Ganjil 2023 / 2024
6 HUK211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2023 / 2024
7 HKM452 Hukum Pajak dan Retribusi Ganjil 2023 / 2024
8 DIH739 Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Ganjil 2023 / 2024
9 MWP311 Perundang-Undangan dan Omnibus Law Ganjil 2023 / 2024
10 HKM456 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Ganjil 2023 / 2024
11 HKM454 Hukum Tata Ruang Ganjil 2023 / 2024
12 PEM139 Kebijakan Sektor Publik Ganjil 2023 / 2024
13 HKM445 Hukum Sumber Daya Alam Genap 2022 / 2023
14 HAN461 Hukum Perizinan Genap 2022 / 2023
15 EPL166 Politik Lingkungan dan Sumber Daya Alam Genap 2022 / 2023
16 TEL151 HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN Ganjil 2022 / 2023
17 EHK476 ETIKA DAN HUKUM LINGKUNGAN Ganjil 2022 / 2023
18 DIH714 Politik Pembangunan Hukum Nasional Ganjil 2022 / 2023
19 HKM332 Hukum Agraria Ganjil 2022 / 2023
20 HAN452 Hukum Keuangan Negara/Daerah Ganjil 2022 / 2023
21 HUK462 Perancangan Perundang-undangan Genap 2021 / 2022
22 HKM321 Hukum Administrasi Negara Genap 2021 / 2022
23 IPL163 Politik Agraria Genap 2021 / 2022
24 MHW210 Hukum Dan Kebijakan Publik Genap 2021 / 2022
25 HAN463 Hukum Pertambangan Genap 2021 / 2022
26 HKM324 Hukum Lingkungan Genap 2021 / 2022
27 HAN453 Hukum Aparatur Sipil Negara Ganjil 2021 / 2022
28 FIS118 Pengantar Ilmu Politik Ganjil 2021 / 2022
29 HKB106 Hukum Administrasi Negara Ganjil 2021 / 2022
30 HUK467 Praktik Peradilan TUN Ganjil 2021 / 2022
31 MKN711 Hukum Pajak Ganjil 2021 / 2022
32 DIH734 Hukum dan Pelestarian Lingkungan Hidup Ganjil 2021 / 2022
33 MWP314 Hukum dan Perkembangan Konstitusi Negara Modern Ganjil 2021 / 2022
34 HAN464 Hukum Kehutanan Genap 2020 / 2021
35 DIH722 Metode Penelitian dan Penulisan Disertasi Hukum Genap 2020 / 2021
36 MKN626 Teori Hukum Genap 2020 / 2021
37 HKB112 Hukum Lingkungan Genap 2020 / 2021
38 MHW209 Hukum Lingkungan Dan Tata Ruang Perkotaan Genap 2020 / 2021
39 IPL146 Kajian Kepemiluan Genap 2020 / 2021
40 HKB117 Hukum Pajak Genap 2020 / 2021
41 HUK453 Hukum Sumber Daya Alam Ganjil 2020 / 2021
42 MP3101 Hukum Dan Ilmu Perundang-Undang Ganjil 2020 / 2021
43 IPM139 Politik Agraria Ganjil 2020 / 2021
44 HAN454 Hukum Administrasi Pemerintahan Ganjil 2020 / 2021
45 MHW102 Filsafat Hukum Ganjil 2020 / 2021
46 MWP315 Hukum Pengawasan dan Sistem Peradilan Administrasi Ganjil 2020 / 2021
47 HKB115 Hukum Acara PERATUN Ganjil 2020 / 2021
48 HUK342 Hukum Pemerintahan Daerah Genap 2019 / 2020
49 EHK443 Sejarah Hukum Genap 2019 / 2020
50 MHW207 Metode Penelitian Hukum Genap 2019 / 2020
51 MIL507 Standarisasi dan Instrumen Kualitas Lingkungan Genap 2019 / 2020
52 DHB723 Hukum Sumberdaya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan Genap 2019 / 2020
53 IPM144 Kebijakan Pembangunan Genap 2019 / 2020
54 IPL129 Sosiologi Politik Genap 2019 / 2020
55 HUK321 Hukum Administrasi Negara Genap 2019 / 2020
56 HUK351 Hukum Acara Peradilan TUN Genap 2019 / 2020
57 HKB205 K.S Hukum Administrasi Negara Genap 2019 / 2020
58 MHP414 Hukum Perizinan dan Tata Ruang Genap 2019 / 2020
59 MKN622 Metode Penelitian dan Penulisan Tesis Genap 2019 / 2020
60 DHB722 Reformasi Birokrasi dan Good Government Genap 2019 / 2020
61 EPN167 Politik Kebijakan Genap 2019 / 2020
62 IPL145 Politik Identitas dan Multikultularisme Genap 2019 / 2020
63 MHW102 Filsafat Hukum Ganjil 2019 / 2020
64 HKB209 Hukum Tata Ruang Ganjil 2019 / 2020
65 MKN614 Penemuan Hukum dan Politik Hukum Kenotariatan Ganjil 2019 / 2020
66 DIH715 Politik Pembangunan Hukum Nasional Ganjil 2019 / 2020
67 IPL153 Perbandingan Politik Ganjil 2019 / 2020
68 MHW101 Teori Hukum Ganjil 2019 / 2020
69 HUK432 Hukum Lingkungan Ganjil 2019 / 2020
70 MP3104 Hukum Dan Konstitusi Ganjil 2019 / 2020
71 DIH711 Filsafat Ilmu Ganjil 2019 / 2020
72 IPL158 Perilaku Politik Ganjil 2019 / 2020
73 IPM134 Teori Kebijakan Publik Ganjil 2019 / 2020

NoJudulTahun
1.MENGGAGAS UNDANG-UNDANG SISTEM PERIZINAN INVESTASI TERPADU DI INDONESIA: ALTERNATIF PERBAIKAN UU CIPTA KERJA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 91/PUU-XVIII/2020 2023
2.Pecah Kongsi dalam Kepemilikan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual2022
3.Kedudukan dan Kontribusi Kearifan Lokal Melalui Hutan Adat Sebagai Upaya Perlindungan Dan Pelestarian Ekosistem Hutan2022
4.KONTRIBUSI KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN DAN PENCEGAHAN KERUSAKAN HUTAN2021
5.Penerapan Asas Strict Liability dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perkara Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi2020
6.PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA2020
7.Tanggung Jawab Negara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Asap Lintas Batas Negara:Studi Perbandingan Indonesia Thailand2020
8.Kebijakan Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Penanggulangan Covid 192020
9.MODEL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (STUDI KASUS DI PROVINSI JAMBI) 2019
10.IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PENGEMBANGAN TAMAN DI KOTA JAMBI2019
11.Pengembangan Hukum Pengaturan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang atas Akses dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Masyarakat Hukum Adat 2019
12.IMPLIKASI HUKUM PASAL 5 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 TERHADAP PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN2019
13.PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN ADAT DALAM MEWUJUDKAN HAK KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROVINSI JAMBI 2018
14.PENERAPAN PENGUJIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN KEABSAHAN TINDAKAN PEMERINTAHAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 2018
15.Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi2018
16.Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan 2018
17.Perlindungan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Provinsi Jambi dan Thailand2018
18.IMPLEMENTASI RATIFIKASI AGREEMENT ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHINGDALAM PEMBERTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA2018
19.: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dalam Rangka Perlindungan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati Provinsi Jambi2017
20.Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memperniagakan Tanaman Dan Satwa Yang Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Kota Jambi2017
21.Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Terhadap Pemakaian Lacak Jambi dalam Upaya Pembudayaan dan Pelestarian Lacak Jambi2017
22.Perlindungan Hukum Terhadap Spesies Langka Di Indonesia Ditinjau dari Convention On International Trade In Endangered Species (CITES)2016
23.Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Illegal Logging2016
24.Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Perizinan Minyak Dan Gas Bumi2015
25.Pengaturan Hak Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia2015
26.Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi2013
27.Analisis Yuridis Penyelenggaraan Perizinan Toko Modern ?Gerai Waralaba? Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu2013
28.Kebijakan Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Studi Pendekatan Strategi Partisipatif Masyarakat Dalam Kerangka Otonomi Daerah)2013

NoJudulTahun
1.PENCEGAHAN PERBUATAN BULLYING DI KALANGAN SISWA SMP NEGERI 21 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2023
2.OPTIMALISASI PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT2023
3.Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi2022
4.Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah (Studi Identifikasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat)2022
5.Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa Di Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin2022
6.Sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik2021
7.Penguatan Kelembagaan Hutan Adat Dalam Rangka Perhutanan Sosial Di Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo2021
8.PERLINDUNGAN LUBUK LARANGAN DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA BARU PELEPAT KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO2021
9.Sosialisasi Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Perekonomian Masyarakat Desa di Kabupaten Sarolangun2020
10.Penyuluhan Hukum Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di SMA N 4 Sungai Penuh2020
11.Sosialisasi Tindak Pidana Bullying Oleh Anak di Lingkungan Sekolah2019
12.SOSIALISASI VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNGGUL DALAM BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI KALANGAN PELAJAR DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR2019
13.Sosialisasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Pelajar di Kota Sungai Penuh2018
14.Penyuluan Hukum Tentang Fungsi Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi2017
15.Penyuluhan Hukum Tentang Hukum Kewarisan Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi 2017
16.Sosialisasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Pencegahan Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Kerinci2017
17.Penyuluhan Hukum tentang Visi Misi Hukum Sumber Daya Alam bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi2015
18.Penyuluhan Hukum tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi2015
19.Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Suban Kecamatan Tungkal Ulu dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi Taman Raja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.2014
20.Peran Masyarakat dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 The Implementation of the Strict-Liability Principle to the Perpetrators of Forest and Land Burning Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 10 Desember 2020
2 Health Workers' Legal Protection Policy to the Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Containment Measures Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 16 Februari 2021
3 Perlindungan Korban melalui Kompensasi dalam peradilan Pidana anak Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 September 2020
4 The Competency of Administrative Court in Adjudicating State Financial Losses Report Dispute in Indonesia Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 1 31 Januari 2020
5 Documenting Legal Protection of Indigenous Forests in Realizing Indigenous Legal Community Rights in Jambi Province Jurnal Internasional Bereputasi 16 September 2019
6 PENGGUNAAN OMNIBUS LAW DALAM REFORMASI REGULASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA1 Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 Januari 2021
7 The International Conference on ASEAN 2019 Sciendo | 2019 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110678666 Book Chapter Internasional 12 Maret 2019
8 PENGUJIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PERADILAN ADMINISTRASI Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 09 Maret 2020
9 The Authority of Internal Auditor to Prevent Corruption Committed by Civil Servants and Government Official Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 28 Januari 2019
10 The Implementation Of Legal Audit By The Audit Committee: The Case Of One Company Jurnal Internasional tidak bereputasi dan tidak juga terindeks pada basisdata internasional 01 Januari 2020
11 Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 April 2020
12 Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Juni 2020
13 PENYULUHAN HUKUM TENTANG VISI MISI HUKUM SUMBER DAYA ALAM BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 02 Juli 2019
14 Penyuluhan Hukum Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di SMA N 4 Sungai Penuh Prosiding Seminar Nasional 07 Januari 2021
15 Documenting Land Combustion and Progressive Law Enforcement in Indonesia Jurnal Internasional Bereputasi 16 September 2019
16 Legal Protection to Manage Forest Resources Based on Local Wisdom Jurnal Internasional tidak bereputasi dan tidak juga terindeks pada basisdata internasional 01 September 2020
17 Adjusting the Conservation Values through Common and Traditional Laws to Protect Turtles: The Case Of Enggano Island Jurnal Internasional tidak bereputasi dan tidak juga terindeks pada basisdata internasional 03 Maret 2020
18 PERATURAN TATA RUANG DALAM MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA RUMAH IBADAH Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 01 Februari 2021
19 Kedudukan UU Cipta Kerja Terhadap UU-PPLH dan Implikasinya Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 31 Agustus 2021
20 Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Juni 2021
21 Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 Oktober 2021
22 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 03 Juni 2022
23 Sistem Pengawasan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Terhadap Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pertambangan Di Indonesia Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Juni 2022
24 Politik Hukum Pemberian Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 12 Mei 2023
25 The Implementation Of Legal Audit By The Audit Committee: The Case Of One Company Jurnal Internasional Bereputasi 31 Januari 2020
26 Local Wisdom in Indonesia: Assessing its Legal Status and Role in Forest Protection Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 31 Juli 2023
27 LEGAL PROTECTION TO MANAGEFOREST RESOURCES BASED ON LOCAL WISDOM Jurnal Internasional Bereputasi 01 Juni 2020
28 Local Wisdom in Indonesia: Assesing its legal Status and Role in Forest Protection Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 30 November 2023
29 Return of Damage to the Country in the Use ofWeapons to Create a Good Government Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional 07 November 2023
30 PencegahanPerbuatanBullyingdiKalanganSiswaSMPNegeri21KabupatenTanjungJabungTimur Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 06 November 2023
31 The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 26 Juni 2024

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI
1 Karya Tulis (Disertasi) Hak Cipta 18 Mei 2023 s/d 18 Mei 2093 Akbar Kurnia Putra