Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Nama: Iswandi, S.H., M.H
NIP:197906212005011003
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Ijin Belajar
Jabatan Fungsional : Lektor
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum , Politik
Bidang Kepakaran : Hukum Tata Negara , Politik dan Pemerintahan , Isu-Isu Politik Strategis , Politi.k Ekonomi dan Pembangunan , Studi Wilayah dan Negara , Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bidang Penelitian : Hukum Konstitusi , Sistem Demokrasi dalam Teori dan Praktik , Politik dan Pemerintahan Indonesia , Perbandingan Politik dan Pemerintahan , Politik dan Pemerintahan Lokal , Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah , Desentralisasi dan Otonomi Daerah , Partai Politik dan Sistem Kepartaian , Peiwakilan Politik , Studi Pertahanan dan Keamanan , Keparlemenan , Pemilu dan Potensi Konflik , Kebijakan Politik dan Pemerintahan , Perubahan Iklim dan Politik , Hukum Pemerintahan Daerah/Hukum Desentralisasi , Ilmu Perundang-Undangan , Hukum Pemilu , Hukum Keparlemenan , Hukum dan HAM Indonesia , Hak, Kewajiban, dan Universalitas Hak Asasi Manusia
Deskripsi:Lektor Pada Bagian Hukum Tata Negara, saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di Pascasarjana Universitas Jambi.

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S2Pascasarjana Universitas JambiIlmu Hukum/Hukum Tata Negara2010
2.S1Fakultas Hukum Universitas JambiIlmu Hukum2003

NoKodeMatakuliahSemester
1 EKH465 Praktik peradilan Mahkamah Konstitusi Genap 2023 / 2024
2 EHK464 Manajemen dan Kepemimpinan Genap 2023 / 2024
3 EKH467 Perancangan Perundang-Undangan Genap 2023 / 2024
4 HTN453 Hukum Pertahanan dan Keamanan Ganjil 2023 / 2024
5 PEM135 Studi Konstitusi dan Lembaga Negara Ganjil 2023 / 2024
6 HKM342 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Genap 2022 / 2023
7 IPL147 Hubungan Kekuasaan Pusat dan Daerah Genap 2022 / 2023
8 HUK462 Perancangan Perundang-undangan Genap 2022 / 2023
9 HKM441 Hukum Hak Asasi Manusia Genap 2022 / 2023
10 PEM117 Hukum Tata Pemerintahan Ganjil 2022 / 2023
11 HKM334 Ilmu Perundang-Undangan Ganjil 2022 / 2023
12 HKM432 Hukum Kelembagaan Negara Ganjil 2022 / 2023
13 HKM327 Hukum Tata Negara Genap 2021 / 2022
14 FIS124 Pengantar Hukum Indonesia Genap 2020 / 2021
15 HTN461 Hukum Kepartaian dan Pemilu Genap 2020 / 2021
16 HTN452 Hukum Kelembagaan Negara Ganjil 2020 / 2021
17 EHK442 Perbandingan Hukum Ganjil 2020 / 2021
18 HUK352 Hukum Acara Peradilan Konstitusi Ganjil 2020 / 2021
19 EHK444 Politik Hukum Genap 2019 / 2020
20 HKB253 Lembaga Kepartaian dan Pemilu Genap 2019 / 2020
21 HUK341 Ilmu Perundang-undangan Genap 2019 / 2020
22 EHK443 Sejarah Hukum Genap 2019 / 2020
23 IPM128 Konstitusi dan Kelembagaan Negara Genap 2019 / 2020
24 HUK325 Hukum Tata Negara Genap 2019 / 2020
25 HUK431 Hukum HAM Ganjil 2019 / 2020
26 HKB257 Hukum Pertahanan Keamanan Ganjil 2019 / 2020
27 FIS116 Ilmu Negara Ganjil 2019 / 2020
28 HUK213 Ilmu Negara Ganjil 2019 / 2020
29 HKB252 Hukum Kelembagaan Daerah Ganjil 2019 / 2020
30 HKB130 Hukum Acara Tata Negara Ganjil 2019 / 2020

NoJudulTahun
1.Implementasi Kebijakan Gubernur Jambi dalam pengaturan lalu lintas angkutan Batubara sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di Provinsi Jambi2023
2.Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu (Studi Kasus Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)2022
3.Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah2020
4.Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Rangka menunjang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Kerinci2020
5.PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI DALAM PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL (BUDAYA DAERAH) DI PROVINSI JAMBI 2019
6.FUNGSI PARPOL DALAM MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK KHUSUS BAGI PEREMPUAN (Studi Partai PDIP di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi)2018
7.ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARO JAMBI2018
8.kedudukan kerapatan adat kabupaten kerinci dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten kerinci (penggalian nilai-nilai adat sebagai salah satu penunjang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)2016
9.Analisis Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika2016
10.Menggali Nilai-Nilai sistem Pemerintahan Adat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa2015
11.Analisis Tingkat Pemahaman Camat Tentang Pembentukan Prodduk Hukum Desa Di Kabupaten Batang hari2013
12.Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia2013

NoJudulTahun
1.Pelatihan Pembentukan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Desa Dan BPD Se-Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022
2.Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Peraturan Aset Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari2022
3.PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ASET DESA UNTUK MELAKSANAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK2022
4.Penyuluhan Hukum Tentang Penyusunan Peraturan Aset Desa di Desa Danau Kedab Kabupaten Muaro Jambi2021
5.Sosialisasi Pengelolaan Tehadap Dana Desa Pada Pembangunan Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Teluk Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh2021
6.PENDIDIKAN LITERASI POLITIK BAGI GENERASI MUDA DI KOTA JAMBI 2020
7.GERAKAN SADAR DEMOKRASI SEGMEN PEMILIH PEMULA PADA KOMUNITAS ATAU ORGANISASI KEMAHASISWAAN2019
8.PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI PEMILU 20192018
9.Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa dalam Rangka Penguatan dan Penggalian Nilai-nilai Adat Istiadat sebagai Subsistem Pemerintahan Desa di Desa Air Gemuruh Kecamatan Batin III Kabuapten Muaro Bungo Provinsi Jambi2015
10.Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pada Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Jeluteh Kec. Batin XXXIV Kab. Batanghari2015
11.Penyuluhan Tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Baru Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.2014
12.Penyuluhan Hukum tentang Peran Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Olak Rambahan Kecamatan Pemayung dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 GERAKAN SADAR DEMOKRASI SEGMEN PEMILIH PEMULA PADA KOMUNITAS ATAU ORGANISASI KEMAHASISWAAN Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 11 Desember 2020
2 The Role of Jambi Malay Customary Institutions in Preservation of Local Wisdom in Jambi Province Prosiding Seminar Internasional 20 November 2019
3 Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 27 Maret 2021
4 Analisis Yuridis Kewenangan Wakil Mentri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 11 Desember 2022
5 Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 29 Mei 2023

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI