Alamat:Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15, Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Jambi 36361

Home Profil Dosen Ilmu Hukum Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.

Nama:Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum.
NIP:196505231991032004
Status Kepegawaian:Pegawai Negeri Sipil
Status Kerja:Tenaga Pendidik (Dosen)
Status Keaktifan:Aktif
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Tugas Tambahan :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Rumpun Kepakaran : Hukum, Keadilan, dan Penegakan Hukum
Bidang Kepakaran : Hukum Pidana
Bidang Penelitian : Sistem Peradilan Pidana
Deskripsi:Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum. Lektor Kepala IV C. Bidang keahlian Hukum Pidana. Sejak Juni 2022 menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum

NoJenjangPergururan TinggiProgram StudiTahun Lulus
1.S3UNIVERSITAS JAMBIILMU HUKUM2020
2.S2UNIVERSITAS SRIWIJAYAMagister Ilmu Hukum2001
3.S1UNIVERSITAS JAMBIILMU HUKUM1990

NoKodeMatakuliahSemester
1 SIH211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2025 / 2026
2 MWP324 Kebijakan Hukum Pidana Ganjil 2025 / 2026
3 AHK100 PENGANTAR ILMU HUKUM Genap 2023 / 2024
4 EHK462 Hukum Perlindungan Prempuan dan Anak Genap 2023 / 2024
5 HKE701 MAGANG Genap 2023 / 2024
6 EHM456 Hukum Pemberantasan Korupsi Ganjil 2023 / 2024
7 EHM454 Hukum dan Jender Ganjil 2023 / 2024
8 HKM455 Pengantar Filsafat Hukum Ganjil 2023 / 2024
9 HKM456 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Ganjil 2023 / 2024
10 UNJ473 Magang Ganjil 2023 / 2024
11 DIH722 Metode Penelitian dan Penulisan Disertasi Hukum Genap 2022 / 2023
12 HKM341 Hukum Acara Pidana Genap 2022 / 2023
13 HKM447 Tindak Pidana Khusus Genap 2022 / 2023
14 HKB401 Filsafat Hukum Ganjil 2022 / 2023
15 MKN714 Cyber Notary Ganjil 2022 / 2023
16 HKM437 Tindak Pidana Umum Ganjil 2022 / 2023
17 HKM434 Percobaan, Penyertaan, Perbarengan dalam Tindak Pidana Ganjil 2022 / 2023
18 HKB215 KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA Genap 2021 / 2022
19 MKN622 Metode Penelitian dan Penulisan Tesis Genap 2021 / 2022
20 HKM326 Hukum Pidana Genap 2021 / 2022
21 DIH735 Politik Hukum Pidana Ganjil 2021 / 2022
22 DIH742 Hukum dan Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi Ganjil 2021 / 2022
23 HUK211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2021 / 2022
24 MHW207 Metode Penelitian Hukum Genap 2020 / 2021
25 HUK464 Pengantar Filsafat Hukum Genap 2020 / 2021
26 HUK443 Tindak Pidana Khusus Genap 2020 / 2021
27 HUK344 Hukum Acara Pidana Genap 2020 / 2021
28 HUK324 Hukum Pidana Genap 2020 / 2021
29 PKN124 Pengantar Hukum Indonesia Genap 2020 / 2021
30 HPD465 Hukum Pidana Militer Genap 2020 / 2021
31 HPD462 Sistem Pemasyarakatan Terpidana Genap 2020 / 2021
32 HUK211 Pengantar Ilmu Hukum Ganjil 2020 / 2021
33 PKN235 Hukum Pidana dan Acara Pidana Ganjil 2020 / 2021
34 HKB213 Kebijakan Hukum Pidana Ganjil 2020 / 2021
35 HKB218 Sistem Pemasyarakatan Terpidana Ganjil 2020 / 2021
36 HPD451 Kebijakan Hukum Pidana Ganjil 2020 / 2021
37 HUK433 Tindak Pidana Umum Ganjil 2020 / 2021
38 EHK441 Sosiologi Hukum Ganjil 2020 / 2021
39 EHK454 Hukum dan Jender Ganjil 2020 / 2021
40 HUK354 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Ganjil 2020 / 2021
41 MHW104 Sosiologi Hukum dan Trend Globalisasi Ganjil 2020 / 2021
42 MWP321 Kejahatan Terorisme dan Keamanan Negara Ganjil 2020 / 2021
43 MWP322 Sistem Peradilan Dan Restorative Justice Ganjil 2020 / 2021
44 MWP323 Korupsi dan Money Laundering Ganjil 2020 / 2021

NoJudulTahun
1.Urgensi Penghapusan Tindak Pidana Korupsi Merugikan Keuangan Negara Dalam Perspektif Kepastian Hukum2023
2.Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Efektif Dan Efisien2023
3.Perampasan Aset Sebagai Alternatif Pembayaran Pidana Denda Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana2023
4.PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEBIJAKAN ANGKUTAN BATU BARA DALAM MENJAMIN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, TERTIB DAN LANCAR DI PROVINSI JAMBI 2023
5.Pergeseran PertanggungJawaban Pidana Pada Tindak Pidana Pertambangan Minyak Tanpa Izin Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat2023
6.Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kepastian dan Keadilan Hukum2022
7.Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Melalui Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan yang Berkeadilan2022
8.Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana 2022
9.PENINGKATAN ANALISIS HUKUM MAHASISWA TERHADAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL DALAM MATA KULIAH KEBIJAKAN HUKUM PIDANA2021
10.Pidana Mati Terhadap Koruptor Dana Bantuan Sosial Yang Dilakukan Saat bencana2021
11.Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan 2020
12.Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana 2020
13.Harmonisasi Sistem Pemidanaan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Suap Menurut Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia 2020
14.Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di POLRES Tanjung Jabung Barat 2019
15.Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Komparatif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia) 2019
16.Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota DPR Dalam Pelepasan Kawasaan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banguasin Sumatera Selatan2018
17.Pertanggubgjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Kegiatan Perkebunan Tanpa Izin Menteri Di Dalam Kawasan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan2018
18.Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf A Jo Pasal 17 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No: 16/Pid.Sus/2015/PN.Srl.)2017
19.Penegakan Hukum Pasal 92 Ayat 1 Huruf a Jo Pasal 17 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan2017
20.Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan2017
21.Penerapan Pidana Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2015/PN. Srl) 2016
22.Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi2016
23.Analisis Yuridis Pengaturan Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia2015
24.Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2012/PN Mab)2015
25.Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2012/PN Mab)2015
26.Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kebijakan Hukum PIdana Indonesia2013
27.Analisis Pelaku Tindak Pidana KDRT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 178/PID.B/2011/PN.MBLN)2013
28.Penerapan Ketentuan Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga2013

NoJudulTahun
1.Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi2023
2.Peningkatan Pemahaman Siswa Mengenai Aspek Hukum Bullying Di Kalangan Remaja SMA Negeri 2 Muaro Jambi 2023
3.Membangun Budaya Anti Korupsi Aparatur Pemerintahan Desa Guna Mencegah Korupsi Dana Bantuan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi2023
4.Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Desa 2022
5.Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan2022
6.Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana Di Kecamatan Maro sebo Kabupaten Muaro Jambi2022
7.Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label Dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi 2021
8.SOSIALISASI TENTANG DOKUMEN AKTA NOTARIS DI DESA SUNGAI JUNJANGAN KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU2021
9.Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi 2020
10.Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum2019
11.Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort POLRES Kabupaten Tanjung Jabung Barat2018
12.Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kab. Batanghari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa2018
13.PPM Pemberdayaan Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2017
14.PPM Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Hukum Acara Pidana Mengantisipasi Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi 2017
15.Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengantisipasi Fenomena Nikah Sirih di Kabupaten Batanghari2015
16.Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang KDRT dan Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT di Kabupaten Batanghari2015
17.Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.2014
18.Penyuluhan Hukum Tentang Pemberlakuan Upaya Paksa Penangkapan dan Penahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.2014

NoJudulJenisTanggal Trebit
1 The Disparity in Criminal Prosecution against Acid Attack on Investigator of Corruption Eradication Commission: "Novel Baswedan” Case Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional 14 Desember 2020
2 Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 07 Juli 2020
3 Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 02 Desember 2019
4 Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan NegaraKepada Kepala DesaSe Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 02 Desember 2019
5 MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Februari 2019
6 PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL) Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 10 Agustus 2018
7 STATE PROTECTION UPON ADOLESCENT VICTIM OF INCEST RAPE THROUGH GENDER LENS Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 30 April 2019
8 Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 30 Juni 2020
9 Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kepada Anggota Polisi Dan Penyidik Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 31 Desember 2019
10 Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 10 Oktober 2020
11 Peningkatan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Kepada Masyarakat Kelurahan Rawasari Di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 31 Desember 2020
12 Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 02 Desember 2020
13 PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 15 April 2021
14 PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 29 April 2021
15 Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 26 April 2021
16 eksekusi Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Penganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 22 Oktober 2021
17 Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 01 Juni 2021
18 RestoRative Justice as an alteRnative FoR the settlement oF coRRuption cRimes that adveRse state Finances in the peRspective oF the puRpose oF conviction Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 08 Agustus 2021
19 Kebijakan Hukum Pidana atas Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 30 April 2022
20 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelacuran Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 01 Juni 2022
21 Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 26 Desember 2022
22 Peningkatan Pemahaman Tentang Pemalsuan Label dan Iklan Makanan Guna Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Danau Kedap Kabupaten Muaro Jambi Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 12 Desember 2022
23 Memberikan Pemahaman Tentang Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Proses Perkara Pidana Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 05 Juni 2023
24 Membangun Kesadaran dan Kataatan Hukum Kepala Desa Di Kecamatan Sekernan Guna Mencegah Korupsi Pada Dana Bantuan Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 5 12 Desember 2022
25 Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 06 Februari 2023
26 Asset Seizure of Money Laundering Crimes Arising from Corruption in the Perspective of Legal Certainty and Justice Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 2 08 Desember 2023
27 Shift of Criminal Liability in Unauthorized Oil Mining Offenses Towards Realizing The Welfare of the People Jurnal Internasional Bereputasi 27 Januari 2024
28 TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI APLIKASI DIGITAL(GAGASAN PEMIKIRAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH BANK Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 27 Februari 2024
29 Restorative Justice Approach as an Alternative Criminal Case Resolution in Realizing Effective and Efficient Justice Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 02 Juni 2024
30 Bargaining for Punishment in Corruption Crime: Toward Justice from a Victimology Perspective Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 13 Desember 2024
31 The Concept of Bargaining for Punishment in Resolving Corruption Cases Drived by Technological Developments Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi, namun memiliki ISSN 13 Desember 2024
32 KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti Sinta 4 16 Mei 2024

No Nama HKI Jenis HKI Tanggal Berlaku Pemegang HKI
1 PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM Hak Cipta 28 November 2022 s/d 28 November 2090 LPPM Universitas Jambi
2 Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Hak Cipta 28 November 2022 s/d 28 November 2090 LPPM Universitas Jambi
3 Penyelesaian Di Luar Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Melalui Deferred Prosecution Agreement: Studi Terhadap Nilai Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Hak Cipta 30 Oktober 2024 s/d 30 Oktober 2094 LPPPM Universitas Jambi